POLITIK KOREA SELATAN
Disusun sebagai tugas kelompok mata kuliah Sejarah Asia Timur Baru
Dosen Pengampu : Ririn D, M.Pd
Mudji Hartono,M.
Disusun oleh
Agus Priyanto 07406244007
Mochamad Arief Hidayat 07406244045
I Made Berti 08406244036
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2010
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Korea menjadi dua bagian hingga kini, kedua Negara, yaitu Republik Rakyat Demokratis Korea di wilayah bagian utara yang berhaluan komunis dengan ibukota Pyongyang dan Republik Korea di wilayah selatan yang berhaluan liberal terpisah tepat pada garis lintang utara 38 derajat. Pada awal kedua negara tersebut merdeka, tejadi beberapa masalah yang timbul dan mempengaruhi politik dunia. Korea Selatan adalah negara presidensial. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun.
Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih. Pada perkembangannya, Korea Selatan yang liberal dan lebih terbuka mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada Korea Utara yang cenderung tertutup terhadap dunia luar.
B. Rumusan Masalah
Adapun beberapa hal yang akan kami bahas adalah
- Kapan Korea Selatan merdeka?
- Bagaimana pertumbuhan politik di Korea Selatan?
- Sebutkan partai-partai di Korea Selatan?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kemerdekaan Korea Selatan
Republik Korea atau Korea Selatan[1] merdeka pada tanggal 15 Agustus 1948. negara ini memang unik dan hal ini membentuk kepribadian bangsa korea dalam politik dengan proses selama 500 tahun di bawah dinasti Chosun. Selama korea dalam pendudukan Jepang dan sampai pada kekalahan Jepang pada sekutu karena serangan atom pada dua kota terpenting mereka yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Kejadian itu selama Jepang ikut dalam perang pasifik dan Perang Dunia II. Yang mengakibatkan adanya perjanjian antara Jepang dan Sekutu yang membagi Semenajung Korea menjadi dua. Perjanjian ini disebut dengan Perundingan Swedia atau Perjanjian Postdam dan Krim, telah membagi Korea menjadi dua provinsial yang masing-masing diserahkan kepada negara perwakilan, adapun sebagai pembatasnya adalah sepanjang garis 38˚ Lintang Utara.
Pembagian ini yaitu Korea Selatan berada dibawah perwalian Amerika Serikat dan Korea Utara baerada dibawah perwalian Uni Soviet. Dalam awal pemerintahan di Korea Selatan mengalami ketidakstabilan dalam politik, sehingga daerah Semenanjung Korea menjadi sebuah medan pertempuran. Korea Selatan yang cenderung liberal menyelenggarakan pemilihan umum, dan pada tanggal 15 Agustus 1948 berdirilah Republik Korea dengan Rhee Syngman sebagai presiden pertamanya.
B. Pertumbuhan Politik di Korea Selatan
Sesaat setelah dicapainya gencatan senjata antara Korea Utara dan Selatan, masyarakat Korea Selatan mengadakan perbaikan-perbaikandalam berbagai aspek kehidupan yang telah hancur pasca perang Korea. Pemerintah Korea Selatan sangat mengharapkan bantuan bangsa asing, terutama Amerika untuk memperlancar pembangunan di Korea Selatan. Chun Doo Hwan muncul menggantikan Park dan segera membentuk Partai Keadilan Demokrat yang mengusung pula unsur-unsur militeristik yang tidak lagi sesuai dengan harapan Rakyat Korea Selatan. Dibawah ini adalah beberapa pemimpin Korea Selatan setelah merdeka:
a. Republik Korea Pertama dibawah Rhee Syngman
Rhee melangkah sebagai presiden sejak tahun 1948, dengan kebijakan UU Keamanan Nasional yang disetujui oleh Dewan Keamanan, Rhee memulai upaya diktatoral yang menjadikan kekuatan eksekutif sebagai kekuatan utama pemerintahan. Dua alat ukur struktur kekuasaan Rhee adalah birokrasi pemerintahan dan kepolisian Nasional[2]. Pada akhir 1950an, Rhee berhasil menguasai DPR dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Pada masa pemerintahan Rhee, tidak ada perbedaan yang berarti antara Korea zaman Chosun dan Republik, dimana keduanya dikendalikan oleh teknokrat.
b. Revolusi April 1960 dan Masa Republik kedua
Terjadi pada 18 April 1960 dimana 30.000 pelajar turun ke jalan menuntut pengunduran diri Rhee. Aksi represif yang dilakukan oleh pihak keamanan telah menewaskan setidaknya 130 pelajar, akibat dari peristiwa ini, maka aksi bermunculan dan membuat Rhee mengambil keputusan pengunduran dirinya. Skandal pemerintahan pasca lengsernya Rhee memaksanya untuk mencari suaka di Hawai, pemerintahan sementara Ho Chong berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yang jujur dan adil dan menempatkan Chang Myon sebagai perdana menteri. Namun, sistem politik dua kamar dengan DPR sebagai legislator pemilih Presiden tidak cukup membuat politik korea tenang. Ketidaktegasn pemerintahan Chang Myon membuat pihak militer sesegera mungkin melakukan kudeta.
c. Masa Pemerintahan republik ketiga dibawah Park Chung Hee
Kudeta militer yang dilakukan oleh Park Chung Hee berhasil memindahtangankan pemerintahan terhitung sejak Mei 1961. Park yang pada awal pemerintahannya menggunakan sistem otoritarian dan menempatkan junta militer sebagai suprastruktur pemerintahan bertujuan untuk melaksanakan revolusi pemerintahan yang menempatkan situasi kondusif di lini pertahanan,ekonomi, anti korupsi dan memperkuat semangat anti komunis.
Fase kedua pemerintahan Park memberi sedikit peluang bagi terciptanya demokrasi sipil, hanya saja, dengan semakin menguatnya kalangan oposisi maka Park merumuskan konsep YUSIN yang justru membuatnya kembali otoritarian dan dimusuhi oleh banyak pihak. Setelah disetujui pada November 1972 maka sah lah diktatorian di Korea. Semangat anti pemerintah semakin menguat dengan kemunculan yusin tersebut.
Terbunuhnya Park dan digantikan oleh Choi Kyu Hah yang melakukan kebijakan pembebasan tahanan politik dan memberikan hak-hak sipil kepada mereka lagi. Ketidakmampuan Choi dalam mengatasi kemelud politik digunakan oleh Chun Doo Hwan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang ada saat itu.
d. Masa Republik Kelima dibawah kepemimpinan Chun Doo Hwan
Tindakan pertamanya setelah melakukan kudeta adalah melaksanakan hukuman terhadap pihak yang dinyatakan bersalah dalam pembunuhan Park. Usaha Chun yang menguasai seluruhnya aspek militer dan negara membuahkan demonstrasi pada 15-16 Mei 1980 oleh mahasiswa, sebagai jawabannya, Chun melakukan UU Darurat perang. Chun belajar dari kesalahan Park, dengan tetap mempertahankan konsep Yusin, dengan fokus pada masalah ekonomi, Chun berusaha memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melaksanakan tugasnya. Pada 13 April 1987 Chun menunda seluruh pembicaraan politik,amandemen UUD dan memberi Roh tae Woo posisi sebagai pengganti dirinya, menyulut demonstrasi dan long march dari kalangan mahasiswa.
e. Masa Republik keenam di bawah Roh Tae Woo
Pada tanggal 29 Juni 1987 Roh segera mengeluarkan 8 program reformasi yang meliputi pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung dan pemulihan hak-hak sipil bagi Kim dae Jung dan tahanan politik lainnya, perlindungan terhadap hak asazi manusia, penghapusan pembatasan pers, peningkatan otonomi pemerintahan lokal dan lembaga pendidikan, dan pengakuan terhadap partai politik.
Usulan ini dengan berat diterima oleh Chun sebagai desakan pihak Amerika untuk menjaga kestabilan keamanan dan juga menjaga martabat Korea di mata internasional menjelang diadakannya olimpiade Seoul 1988. Sayangnya, terjadi perpecahan di tubuh partai oposisi, Kim Yong Sam dan Kim Dae Jung yang berakhhir dengan dibentuknya Partai perdamaian dan Demokrasi oleh Dae Jung. Pada pemilihan umum 16 Desember 1987 akhirnya dimenangkan oleh Roh TaeWoo dan resmi menjabat sejak 25 Februari 1988. Tuntutan yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintahan baru ini adalah desakan untuk memeja hijaukan Chun Doo Hwan atas tindak korupsi.
Selama masa-masa peralihan kekuasaan maupun rentang kekuasaan, Korea Selatan sebagai satelit liberalisme ikut andil dalam upaya containment policy AS. Terhitung sejak tahun 1965-1970 Korea Selatan telah mengirimkan 143.000 pasukannya dalam upaya mengakhiri perang Vietnam.[3]
C. Partai-Partai di Korea
a. Partai Republik Demokrat
Sementara itu, negara mengalami proses cepat mereposisi politik. Taman Meskipun telah mengorganisir dan memimpin Partai Republik Demokrat pada tahun 1963 untuk memobilisasi dukungan massa di belakang rezim, dengan 1972, dia telah dibuang ketika ia menerapkan yusin konstitusi. Sebagai hasilnya, DRP hanya punya nominal keberadaan pada saat kematian Park. Itu adalah kewenangan presiden baru DRP, Kim Chong-p'il, untuk menghidupkan kembali partai. The DRP telah mengalami kerugian bencana Desember 1978 dalam pemilihan Majelis Nasional. Situasi ini menyebabkan panggilan untuk "rektifikasi" (chongp'ung) dalam partai, yang berarti menghilangkan pemimpin puncak tertentu yang telah menarik terlarang kemasyhuran untuk kekayaan dan perilaku politik tidak demokratis.
b. Partai Demokrat Baru
Partai Demokrat Baru (NDP), partai oposisi utama, juga memiliki pangsa masalah. Kim Young Sam terpilih sebagai pemimpin NDP selama tiga tahun pada tahun 1979, sehingga posisinya akan aman, sama sekali tidak dikembalikan pemerintah Ch'oe Kim Dae Jung hak-hak sipil. Meskipun Kim Dae Jung, NDP calon presiden pada tahun 1971, telah keluar dari arena politik selama lebih dari tujuh tahun, ia memerintahkan berikut politik besar. Karena NDP diharapkan untuk memenangkan pemilu mendatang dengan margin lebar, kursi kepresidenan republik yang dipertaruhkan dalam negosiasi untuk Kim Dae Jung pemulihan dalam partai. Pada akhirnya, negosiasi terhenti, dan pada 7 April 1980, Kim Dae Jung menyatakan bahwa ia tidak lagi berusaha untuk bergabung kembali dengan NDP.
Meskipun Kim Young Sam dan para pendukungnya telah melancarkan perjuangan politik sengit terhadap Presiden Park menjelang akhir pemerintahannya, banyak orang dalam posisi kepemimpinan dalam NDP yang cenderung akomodatif terhadap rezim Park. Kim Dae Jung dan para pengikutnya, di sisi lain, mewakili pembangkang aktif mahasiswa, cendekiawan, dan progresif Kristen yang telah terlibat langsung dalam perjuangan melawan rezim Park. The chaeya seryok (harfiah, pasukan di lapangan, tetapi istilah juga berarti kekuatan politik yang berlawanan) lebih radikal dalam orientasi. Kim Dae Jung dan kelompoknya berharap untuk mempercepat proses pemulihan demokrasi, bahkan jika itu berarti memaksa tangan Ch'oe dan para pendukungnya.
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Langer, William L. 1968. An Encyclopedia of world history ancient, medieval, and modern chronologically arranged. London : George G. Harrap & Co.Ltd
Nur Aini Setiawati, Yang Seun-Yoong. 2003. Sejarah Korea sejak awal abad hingga masa kontemporer. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
[1] Langer, William L. An Encyclopedia of world history ancient, medieval, and modern chronologically arranged. London : George G. Harrap & Co.Ltd. 1968.hlm. 1347
[2] Nur Aini Setiawati, Yang Seun-Yoong. 2003. Sejarah Korea sejak awal abad hingga masa kontemporer. Yogyakarta: Gajah Mada University Press halaman 194
