POLITIK
KOREA SELATAN
Disusun
sebagai tugas kelompok mata kuliah
Sejarah Asia Timur Baru
Dosen
Pengampu : Ririn D, M.Pd
Mudji
Hartono,M.
Disusun
oleh
Agus
Priyanto 07406244007
Mochamad
Arief H. 074062440
I
Made Berti 08406244036
PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
2010
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Korea menjadi dua bagian hingga kini,
kedua Negara, yaitu Republik Rakyat Demokratis Korea di wilayah bagian utara
yang berhaluan komunis dengan ibukota Pyongyang dan Republik Korea di wilayah
selatan yang berhaluan liberal terpisah tepat pada garis lintang utara 38
derajat. Pada awal kedua
negara tersebut merdeka, tejadi beberapa masalah yang timbul dan mempengaruhi
politik dunia. Korea Selatan adalah negara presidensial. Seperti pada
negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam
tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang
oleh presiden dan dibantu oleh perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden
dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden bertindak sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang
menjabat selama 4 tahun.
Pelaksanaan sidang paripurna diadakan
setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka
untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. Pengadilan konstitusional menjadi
lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang
direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama
enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih. Pada
perkembangannya, Korea Selatan yang liberal dan lebih terbuka mengalami pertumbuhan
ekonomi yang lebih baik daripada Korea Utara yang cenderung tertutup terhadap
dunia luar.
B.
Rumusan
Masalah
Adapun beberapa hal
yang akan kami bahas adalah
- Kapan Korea Selatan merdeka?
- Bagaimana pertumbuhan politik
di Korea Selatan?
- Sebutkan partai-partai di
Korea Selatan?
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Kemerdekaan Korea Selatan
Republik
Korea atau Korea Selatan[1]
merdeka pada tanggal 15 Agustus 1948. negara ini memang unik dan hal ini membentuk
kepribadian bangsa korea dalam politik dengan proses selama 500 tahun di bawah
dinasti Chosun. Selama korea dalam pendudukan Jepang dan sampai pada kekalahan
Jepang pada sekutu karena serangan atom pada dua kota terpenting mereka yaitu
Nagasaki dan Hiroshima. Kejadian itu selama Jepang ikut dalam perang pasifik
dan Perang Dunia II. Yang mengakibatkan adanya perjanjian antara Jepang dan
Sekutu yang membagi Semenajung Korea menjadi dua. Perjanjian ini disebut dengan
Perundingan Swedia atau Perjanjian Postdam dan Krim, telah membagi Korea
menjadi dua provinsial yang masing-masing diserahkan kepada negara perwakilan,
adapun sebagai pembatasnya adalah sepanjang garis 38˚ Lintang Utara.
Pembagian
ini yaitu Korea Selatan berada dibawah perwalian Amerika Serikat dan Korea
Utara baerada dibawah perwalian Uni Soviet. Dalam awal pemerintahan di Korea
Selatan mengalami ketidakstabilan dalam politik, sehingga daerah Semenanjung
Korea menjadi sebuah medan pertempuran. Korea Selatan yang cenderung liberal menyelenggarakan
pemilihan umum, dan pada tanggal 15 Agustus 1948 berdirilah Republik Korea
dengan Rhee Syngman sebagai presiden pertamanya.
B. Pertumbuhan Politik di Korea Selatan
Sesaat
setelah dicapainya gencatan senjata
antara Korea Utara dan Selatan, masyarakat Korea Selatan mengadakan perbaikan-perbaikandalam berbagai aspek kehidupan
yang telah
hancur pasca perang Korea. Pemerintah Korea
Selatan sangat mengharapkan bantuan bangsa asing, terutama Amerika untuk memperlancar
pembangunan di
Korea Selatan. Chun Doo Hwan muncul menggantikan Park dan segera membentuk
Partai Keadilan Demokrat yang mengusung pula unsur-unsur militeristik yang
tidak lagi sesuai dengan harapan Rakyat Korea Selatan. Dibawah ini adalah beberapa pemimpin Korea Selatan setelah
merdeka:
a.
Republik Korea Pertama dibawah
Rhee Syngman
Rhee melangkah sebagai
presiden sejak tahun 1948, dengan kebijakan UU Keamanan Nasional yang disetujui
oleh Dewan Keamanan, Rhee memulai upaya diktatoral yang menjadikan kekuatan
eksekutif sebagai kekuatan utama pemerintahan. Dua alat ukur struktur kekuasaan Rhee
adalah birokrasi pemerintahan dan kepolisian Nasional[2]. Pada akhir 1950an, Rhee berhasil
menguasai DPR dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Pada masa pemerintahan
Rhee, tidak ada perbedaan yang berarti antara Korea zaman Chosun dan Republik,
dimana keduanya dikendalikan oleh teknokrat.
b.
Revolusi April 1960 dan
Masa Republik kedua
Terjadi
pada 18 April 1960 dimana 30.000 pelajar turun ke jalan menuntut pengunduran
diri Rhee. Aksi represif yang dilakukan oleh pihak keamanan telah menewaskan
setidaknya 130 pelajar, akibat dari peristiwa ini, maka aksi bermunculan dan
membuat Rhee mengambil keputusan pengunduran dirinya. Skandal pemerintahan
pasca lengsernya Rhee memaksanya untuk mencari suaka di Hawai, pemerintahan
sementara Ho Chong berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yang jujur dan adil
dan menempatkan Chang Myon sebagai perdana menteri. Namun, sistem politik dua kamar dengan DPR sebagai legislator
pemilih Presiden tidak cukup membuat politik korea tenang. Ketidaktegasn
pemerintahan Chang Myon membuat pihak militer sesegera mungkin melakukan
kudeta.
c.
Masa Pemerintahan
republik ketiga dibawah Park Chung Hee
Kudeta militer yang
dilakukan oleh Park Chung Hee berhasil memindahtangankan pemerintahan terhitung
sejak Mei 1961. Park yang pada awal pemerintahannya menggunakan sistem
otoritarian dan menempatkan junta militer sebagai suprastruktur pemerintahan
bertujuan untuk melaksanakan revolusi pemerintahan yang menempatkan situasi
kondusif di lini pertahanan,ekonomi, anti korupsi dan memperkuat semangat anti
komunis.
Fase kedua pemerintahan
Park memberi sedikit peluang bagi terciptanya demokrasi sipil, hanya saja,
dengan semakin menguatnya kalangan oposisi maka Park merumuskan konsep YUSIN
yang justru membuatnya kembali otoritarian dan dimusuhi oleh banyak pihak.
Setelah disetujui pada November 1972 maka sah lah diktatorian di Korea.
Semangat anti pemerintah semakin menguat dengan kemunculan yusin tersebut.
Terbunuhnya Park dan
digantikan oleh Choi Kyu Hah yang melakukan kebijakan pembebasan tahanan
politik dan memberikan hak-hak sipil kepada mereka lagi. Ketidakmampuan Choi dalam mengatasi kemelud
politik digunakan oleh Chun Doo Hwan untuk melakukan kudeta terhadap
pemerintahan yang ada saat itu.
d.
Masa Republik Kelima
dibawah kepemimpinan Chun Doo Hwan
Tindakan pertamanya
setelah melakukan kudeta adalah melaksanakan hukuman terhadap pihak yang
dinyatakan bersalah dalam pembunuhan Park. Usaha Chun yang menguasai seluruhnya
aspek militer dan negara membuahkan demonstrasi pada 15-16 Mei 1980 oleh
mahasiswa, sebagai jawabannya, Chun melakukan UU Darurat perang. Chun belajar
dari kesalahan Park, dengan tetap mempertahankan konsep Yusin, dengan fokus
pada masalah ekonomi, Chun berusaha memberikan kesempatan kepada partai politik
untuk melaksanakan tugasnya. Pada 13 April 1987 Chun menunda seluruh
pembicaraan politik,amandemen UUD dan memberi Roh tae Woo posisi sebagai
pengganti dirinya, menyulut demonstrasi dan long march dari kalangan mahasiswa.
e.
Masa Republik keenam di
bawah Roh Tae Woo
Pada tanggal 29 Juni
1987 Roh segera mengeluarkan 8 program reformasi yang meliputi pelaksanaan pemilihan presiden
secara langsung dan pemulihan hak-hak sipil bagi Kim dae Jung dan tahanan
politik lainnya, perlindungan terhadap hak asazi manusia, penghapusan
pembatasan pers, peningkatan otonomi pemerintahan lokal dan lembaga pendidikan,
dan pengakuan terhadap partai politik.
Usulan ini dengan berat
diterima oleh Chun sebagai desakan pihak Amerika untuk menjaga kestabilan
keamanan dan juga menjaga martabat Korea di mata internasional menjelang
diadakannya olimpiade Seoul 1988.
Sayangnya, terjadi perpecahan di tubuh partai oposisi, Kim Yong Sam dan
Kim Dae Jung yang berakhhir dengan dibentuknya Partai perdamaian dan Demokrasi
oleh Dae Jung. Pada pemilihan umum 16 Desember 1987 akhirnya dimenangkan oleh
Roh TaeWoo dan resmi menjabat sejak 25 Februari 1988. Tuntutan yang harus segera dilaksanakan oleh
pemerintahan baru ini adalah desakan untuk memeja hijaukan Chun Doo Hwan atas
tindak korupsi.
Selama
masa-masa peralihan kekuasaan maupun rentang kekuasaan, Korea Selatan sebagai
satelit liberalisme ikut andil dalam upaya containment policy AS. Terhitung sejak tahun 1965-1970 Korea
Selatan telah mengirimkan 143.000 pasukannya dalam upaya mengakhiri perang
Vietnam.[3]
C.
Partai-Partai di Korea
a.
Partai Republik Demokrat
Sementara itu, negara mengalami proses cepat
mereposisi politik. Taman Meskipun telah mengorganisir dan memimpin Partai
Republik Demokrat pada tahun 1963 untuk memobilisasi dukungan massa di belakang
rezim, dengan 1972, dia telah dibuang ketika ia menerapkan yusin konstitusi.
Sebagai hasilnya, DRP hanya punya nominal keberadaan pada saat kematian Park.
Itu adalah kewenangan presiden baru DRP, Kim Chong-p'il, untuk menghidupkan
kembali partai. The DRP telah mengalami kerugian bencana Desember 1978 dalam pemilihan
Majelis Nasional. Situasi ini menyebabkan panggilan untuk
"rektifikasi" (chongp'ung) dalam partai, yang berarti menghilangkan
pemimpin puncak tertentu yang telah menarik terlarang kemasyhuran untuk
kekayaan dan perilaku politik tidak demokratis.
b.
Partai Demokrat Baru
Partai Demokrat Baru (NDP), partai oposisi utama,
juga memiliki pangsa masalah. Kim Young Sam terpilih sebagai pemimpin NDP
selama tiga tahun pada tahun 1979, sehingga posisinya akan aman, sama sekali
tidak dikembalikan pemerintah Ch'oe Kim Dae Jung hak-hak sipil. Meskipun Kim
Dae Jung, NDP calon presiden pada tahun 1971, telah keluar dari arena politik
selama lebih dari tujuh tahun, ia memerintahkan berikut politik besar. Karena
NDP diharapkan untuk memenangkan pemilu mendatang dengan margin lebar, kursi
kepresidenan republik yang dipertaruhkan dalam negosiasi untuk Kim Dae Jung
pemulihan dalam partai. Pada akhirnya, negosiasi terhenti, dan pada 7 April
1980, Kim Dae Jung menyatakan bahwa ia tidak lagi berusaha untuk bergabung
kembali dengan NDP.
Meskipun Kim Young Sam dan para pendukungnya telah
melancarkan perjuangan politik sengit terhadap Presiden Park menjelang akhir
pemerintahannya, banyak orang dalam posisi kepemimpinan dalam NDP yang
cenderung akomodatif terhadap rezim Park. Kim Dae Jung dan para pengikutnya, di
sisi lain, mewakili pembangkang aktif mahasiswa, cendekiawan, dan progresif
Kristen yang telah terlibat langsung dalam perjuangan melawan rezim Park. The
chaeya seryok (harfiah, pasukan di lapangan, tetapi istilah juga berarti
kekuatan politik yang berlawanan) lebih radikal dalam orientasi. Kim Dae Jung
dan kelompoknya berharap untuk mempercepat proses pemulihan demokrasi, bahkan
jika itu berarti memaksa tangan Ch'oe dan para pendukungnya.
KESIMPULAN
DAFTAR
PUSTAKA
Langer,
William L. 1968. An Encyclopedia of world history ancient, medieval, and modern
chronologically arranged. London : George G. Harrap & Co.Ltd
Nur
Aini Setiawati, Yang Seun-Yoong. 2003. Sejarah Korea sejak awal abad hingga
masa kontemporer. Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.
[1]
Langer, William L. An Encyclopedia of world history ancient, medieval, and
modern chronologically arranged. London : George G. Harrap & Co.Ltd.
1968.hlm. 1347
[2] Nur Aini Setiawati, Yang
Seun-Yoong. 2003. Sejarah Korea sejak awal abad hingga masa kontemporer. Yogyakarta: Gajah Mada University Press halaman 194
