EROPA MASA INTERREGNUM
Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Eropa Baru
Dosen pengampu : Sudrajat, S.Pd
Oleh:
Kelompok 6
1. SUSILO WAHYU NUGROHO (07406244004)
2. BAYU ANDARUWATI (07406244010)
3. YUDIYANTO (07406244022)
4. WAHYU SETYO RINI (07406244041)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2010
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Zaman antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan masa yang dapat di bagi dalam dua bagian, yaitu antara tahun 1919-1930 dan tahun 1930-1939. Tahun 1919-1930 merupakan masa di mana orang sibuk mencari perdamaian dunia. Liga Bangsa-bangsa di bentuk, konferensi perdamaian, dan pengurangan senjata dilakukan. Namun akhirnya hal ini mengalami kegagalan yang kemudian memunculkan zaman politik aliansi yang terjadi antara tahun 1930-1939.
Perang Dunia I diakhiri dangan perjanjian Versailles. Jerman yang merupakan pihak yang mengalami kekalahan kemudian diharuskan membayar kerugian perang, selain itu Jerman juga harus kehilangan sebagian wilayahnya. Pasca Perang Dunia I, kondisi negara Jerman mengalami kekacauan baik di bidang ekonomi maupun politik. Dalam perkembangannya, kemudian di Jerman muncullah sosok Hiter dengan Partai Nazinya. Pemerintahan Nazi bersifat diktator dan menginginkan kejayaan Jerman. Di Italia sendiri, pasca Perang Dunia I juga mengalami berbagai kejadian. Benito Mussolini kemudian memimpin Italia dengan Fasisnya. Italia tidak puas dengan keuntungan yang didapatkan dari Perang Dunia I. Italia menginginkan “Italia Irredenta” dikembalikan.
II. Rumusan Masalah
- Bagaimanakah kondisi Jerman pasca Perang Dunia I?
- Bagaimanakah perkembangan Jerman di bawah pimpinan Hitler?
- Bagaimanakah kondisi Italia pasca Perang Dunia I?
- Bagaimanakah perkembangan Italia di bawah pimpinan Mussolini?
BAB II
PEMBAHASAN
I. JERMAN PASCA PERANG DUNIA I
Kekalahan dalam perang menyebabkan kesengsaraan dalam negeri, industri kacau, dan pengangguran merajalela. Terjadi inflasi dan di tambah dengan pembayaran kerugian perang. Perdagangan hampir berhenti karena kapal-kapal dagang Jerman harus diserahkan kepada Inggris. Keadaan ini menyebabkan timbulnya tiga macam partai yang berebut kekuasaan, yaitu:[1]
Ø Partai Spartacis (Komunis), di bawah pimpinan Liebknecht yang ingin menyusun negara Jerman secara Soviet-Rusia. Revolusi Spartacis yang menyebabkan kalahnya Jerman dapat di redam dan akhirnya partai ini mundur pada masa pemerintahan Hitler.
Ø Partai Sosialis-Demokrat, di pimpin oleh Friedrich Ebert, yang menghendaki pemerintahan yang perlementer. Partai ini yang terbesar dan berhasil memegang pemerintahan sampai munculnya Hitler.
Ø Partai Nasionalis, di pimpin oleh Adolf Hitler dan Jenderal Lüdendorff. Partai ini kemudian menjelma menjadi Partai Nasionalis-Sosialis (Nazi) di bawah Hitler
A. Republik Weimar (1919-1933)
Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I berdampak pada penggulingan Kekaisaran Hohenzollern bulan November 1918. Pemerintahan Republik sementara dipimpin oleh Friedrich Ebert, seorang Sosialis terkemuka. Pada tahun 1919 mengadakan rapat dari wakil-wakil rakyat di kota Weimar untuk membentuk UUD. Tahun 1919 UUD Weimar selesai dan berisi:
Ø Presiden sebagai kepala negara di bantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada rakyat. Perdana Meteri disebut Reichskanzler.
Ø Perlemen:
a. Reichsrat: wakil-wakil dari tiap daerah/negara bagian
b. Reichstag: wakil-wakil dari rakyat.
Dengan UUD Weimar ini maka Jerman menjadi Republik dengan presiden pertamanya ialah Ebert (1919-1925) dan kemudian Hindenburg (1925-1934). Namun dalam perjalanannya, Republik Weimar mengalami kesulitan-kesulitan politik dan ekonomi, yaitu:
Ø Inflasi hebat. Tahun 1923 timbul krisis ekonomi di seluruh dunia, untuk mengatasinya pemerintahan Jerman melakukan kebijakan menambah jumlah uang. Namun kondisi ini di tambah dengan beban pembayaran uang kerugian perang, mengakibatkan inflasi yang hebat.
Ø Daerah Ruhr (pusat pertambangan dan indutsri baja). Jerman yang pada tahun 1923 ditimpa krisis tidak dapat membayar kerugian perang. Perancis marah dan menduduki daerah Ruhr. Hal ini menimbulkan kegelisahan dan kebencian terhadap Perancis.
Ø Perjanjian Locarno (1925). Perjanjian Locardo merupakan jaminan tentang perdamaian. Dalam perjanjian ini Jerman berjanji kepada semua bekas lawannya dalam Perang Dunia I:
1. Tidak akan menuntut kembali daerahnya di sebelah barat sungai Rijn yang telah diambil oleh Perancis dan Belgia
2. Tidak akan menjalankan agresi atau ekspansi lagi
3. Jerman masuk Gabungan Bangsa-Bangsa tahun 1926
4. Semua perselisihan harus diselesaikan dengan damai
5. Daerah Ruhr yang pada tahun 1923 diduduki Perancis karena Jerman tidak dapat membayar kerugian perang dikembalikan lagi pada Jerman.
Ø Krisis 1920 di seluruh dunia (Malaise). Seluruh dunia mengalami krisis dan ekonomi menjadi sangat kacau. Terlebih lagi ketika itu Jerman berusaha menerapkan kapital asing. Masuknya kapital asing di Jerman disebabkan oleh politik luar negeri Stresemenn, yang menerapkan politik meminjam uang dari luar negeri untuk membangun industri dalam negeri. Pinjaman ini pada tahun 1930 karena adanya krisis di minta kembali. Dalam keadaan yang kacau ini, muncullah Partai Nasionalis-Sosialis yang bersifat diktator di bawah pimpinan Adolf Hitler.[2]
B. Jerman Di Bawah Adolf Hitler (1933-1945) Dan Dritte Reich)
1. Adolf Hitler (1889-1945).
Adolf Hitler lahir di Austria pada tahun 1889 dari keluarga kelas menengah bawah. Ia dibesarkan dengan hanya mengenyam pendidikan di sekolah biasa. Ketika masih muda ia bekerja di sebuah kantor arsitek di Wina sebagai ilustrator “freelance” di Munich. Ia menjadi seorang nasionalis Jerman yang fanatik, dan memuja ras Arya Jerman, membenci Kekaisaran Austria, dan membenci orang Yahudi. Dia bertugas menjadi tentara Jerman selama Perang Dunia Pertama, karena keberanian, ia dianugerahi Salib Besi. Di akhir perang, Hitler bergabung dengan beberapa kenalan tentara muda untuk membentuk "Nasional Sosialis" atau Partai Nazi, yang "program tak dapat diubah". Program diadopsi tahun 1920, adalah campuran dari radikalisme dan nasionalisme.[3]
Ketika Perang Dunia I meletus, Hitler menjadi kopral dan mendapat dua kali Iron Cross. Setelah perang selesai, berkat kemampuan berpidato, ia menjadi pemimpin Nationalsozialstische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) yang kemudian dikenal sebagai NAZI. Ia mencoba menggulingkan pemerintahan Bayern dengan suatu kup yang gagal (1923). Di penjara selama sembilan bulan dan ia sempat menulis bukunya Mein Kampf. Setelah mendapat dukungan dari para industrialis besar, ia mengorganisisr partainya yang menjadi partai terbesar kedua di Jerman. Tanggal 30 Januari 1933 Heindenburg mengangkat Hitler sebagai Kanselir, karena percaya bahwa Vice Kanselir Franz von Papen, yang bukan NAZI, dapat mengendalikankan ekses-ekses yang timbul.[4]
Hitler mengecam perjanjian Versailles, menuntut persatuan semua orang yang berbicara dalam bahasa Jerman dan bersikeras pada pengembalian koloni Jerman. Hitler mengutuk liberalisme dan demokrasi parlementer. Ia mengusulkan reformasi ekonomi yang dirancang untuk menarik bagi para pekerja dan kelas menengah ke bawah.[5]
2. Partai NSDAP (Nasional-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei)
Pada tahun 1919 di kota München didirikan suatu partai kecil, yaitu Deutsche Arbeiter-Partei. Atas jasa Hitler, partai ini menjadi partai besar dan berganti nama menjadi Nasional-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei. Pada tahun 1923 mengadakan pemberontakan di München, namun mengalami kegagalan. Tahun 1932 NSDAP menang dalam pemilihan Reichstag dan Goering menjadi ketua Reichstag[6]
Pada tanggal 1 April 1933, Reichstag memilih untuk mendelegasikan kekuasaannya selama empat tahun kepada pemerintah Hitler. Revolusi yang meresmikan "Ketiga Kekaisaran" ini dieksploitasi oleh rezim baru. Pers, radio, bioskop, dan pertemuan umum seluruhnya digunakan untuk propaganda intensif. Berita yang tidak memihak pemerintahan Hitler disensor, banyak orang Jerman mulai percaya dengan propaganda Nazi dan khususnya dari Adolf Hitler. [7]
Hitler tidak mau membayar kerugian perang lagi dan menghianati perjanjian Versailles. Jerman keluar dari Volkenbond yang disebabkan karena usul Jerman dalam Konferensi Pelucutan Senjata Umum di Genewa tahun 1932 tidak di terima. Jerman mengusulkan agar seluruh dunia mengurangi tentaranya sampai sebesar tentara Jerman atau Jerman diperbolehkan memperkuat tentaranya sampai sebesar tentara Perancis.[8]
Partai Nasionalis dan partai lain terserap oleh Nazi, sementara semua pihak lainnya dihapuskan. Serikat Buruh dibubarkan dan digantikan oleh Front Buruh Jerman yang didominasi oleh pejabat Nazi, pemogokan dilarang. November 1933 Hitler siap untuk mencari dukungan nasional dari apa yang telah dilakukannya. Dia memegang secara simultan pemilihan Reichstag baru dan penarikan Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa. Hasil pemilihan melalui jajak pendapat, adalah sekitar 40 ½ juta orang "ya" dan sekitar 2 juta orang "tidak" pada penarikan dari Liga, dan serta sekitar 3½ juta "kosong".[9]
Pada tahun 1933 Hitler menghapuskan Republik Weimar dan mulai membangun tentaranya. Tahun 1934 Presiden Hindenburg wafat dan Hitler menggantikan posisinya sebagai Führer (pemimpin). Seluruh Jerman jatuh dalam tangan Hitler dengan Nasional-Sosialismenya. Hitler menyatakan Perjanjian Versailles tidak berlaku lagi dan daerah Sungai Rijn diduduki kembali oleh tentara Jerman pada tahun 1935 di susul dengan pengumuman bahwa Jerman menghapuskan Perjanjian Locarno.[10] Tentara diperkuat dan politik diktatorial didasarkan atas asas rasisme, superioritas daerah Arya, ekstreminasi bangsa Yahudi dan teori Labensraum. Maret 1936 Reinland diduduki dan dibentuk Axis Rome-Berlin dengan Mussolini. Penolakan Polandia untuk menyerahkan Danzig mengakibatkan serangan atas Danzig pada tanggal 1 September 1936 dan invasi Polandia, dimulailah PD II. [11]
Dari 1934-1939, kediktatoran Nazi memperkuat kekuasaan di Jerman. Pemerintah benar-benar terpusat; hak negara dihilangkan; kabupaten baru dibentuk dan diletakkan di bawah gauleiters Nazi yang tegas. Rezim baru, seperti Rusia atau Italia, benar-benar totaliter, hak individu tidak diakui dan semua kegiatan domestik, sosial, politik, ekonomi, budaya diatur. Mereka yang berani menentang atau mengkritik, dipenjara atau dieksekusi, termasuk sejumlah besar pendeta Katolik dan Protestan. Beberapa orang melarikan diri dan mencari perlindungan di luar negeri. Pabrik-pabrik amunisi dibangun, indutri pesawat militer didirikan, wajib militer diadakan kembali. Seluruh perekonomian di bawah kontrol negara. Ekspor didorong, terutama untuk negara-negara Balkan, sementara impor persediaan bahan perang diatur.[12]
3. Industri Jerman
Hitler memerintah Dr. Hjalmar Schacht untuk membereskan masalah ekonomi. Jerman melakukan “Rencana Empat Tahun”, yang menetapkan bahwa industri-industri besar akan di bangun untuk mengurangi pengangguran. Rencana empat tahun yang kedua dimulai tahun 1937 untuk mendapatkan bahan-bahan mentah bagi industri. Jerman harus dapat mencukupi diri sendiri, tidak tergantung pada negara asing.[13]
4. Imperialisme Jerman
Timbulnya industri besar dan kuatnya kepercayaan diri terhadap diri sendiri, Jerman mulai melakukan ekspansi. Menurut Hitler Jerman adalah bangsa yang besar, bagaimana bisa hidup dalam ruang yang sempit. Jerman membutuhkan Lebensraum, kerena itu jerman menduduki Austria pada tahun 1938.[14]
Revolusi Nazi terbukti menjadi salah satu sejarah terbesar Jerman dan Eropa. Nazi mempengaruhi hampir setiap fase kehidupan. Kebijakan dan keberhasilan di tahun-tahun pertama, yaitu:[15]
1. Perubahan Konstitusi. Negara-negara bagian Jerman diizinkan untuk melanjutkan konstitusi, namun pemerintahan negara bagian secara bertahap kekuasaan dipangkas. Statthalter diangkat untuk semua negara pada tanggal 7 April 1933, dan Reichsrat dihapuskan pada 30 Januari 1934. Dengan demikian kedaulatan negara berakhir dan Jerman menjadi sebuah negara federal. Hubungan antara negara dan organisasi-organisasi partai lokal tidak jelas.
2. Administrasi. Mulai 7 April 1933, semua pejabat Layanan Hukum Sipil yang berasal dari orang non-Arya (yaitu Yahudi) pensiun, baik notaris, guru, dan pegawai semi-publik lainnya. Sejak itu tidak ada lawan dari rezim Nazi bisa berharap untuk mempertahankan posisinya.
3. Hukum. Seluruh sistem hukum menjalani pemeriksaan, semua konsep hukum tradisional di buang. Pada tanggal 3 Mei 1934 di bentuk Mahkamah Rakyat. Dalam proses menyelesaikan kasus dilakukan secara rahasia dan tidak ada banding, serta ribuan lawan di tahan tanpa proses pengadilan, menjadi berdiri lembaga.
4. Politik. Pada 10 Mei 1934 semua pihak lawan dilikuidasi di bawah tekanan pemerintah.
5. Ras. Nazi melarang bisnis orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diharuskan untuk mendaftarkan semua harta milik mereka. dalam beberapa minggu.
6. Agama. Meskipun pada awalnya Katolik dan Protestan memberikan dukungan yang besar Nazi. Segera menjadi jelas bahwa rezim baru bertekad mengkoordinasikan semua organisasi keagamaan dengan negara. Neo-pagan merupakan gerakan yang banyak mendapat dorong dari pemerintah, sementara gereja-gereja Kristen terkena tekanan besar. Gereja-gereja Protestan digabungkan untuk membentuk sebuah Gereja baru Injil. Ulama Katolik dilarang mengambil bagian dalam politik, sekolah-sekolah Katolik dan masyarakat diizinkan selama tidak mencampuri urusan publik. Kebijakan pemerintah menyebabkan banyak protes dari pemimpin Katolik, namun hal ini sia-sia.
7. Ekonomi. Partai Buruh dibubarkan dan digantikan dengan Front Buruh Nazi. Pemogokan dilarang pada 17 Mei 1933 dan di bawah konstitusi baru majikan diberikan kontrol yang luas.
8. Militer. Pemerintah kembali memberlakukan wajib militer pada 16 Maret 1935, dan membuat kemajuan pesat dalam persenjataan. Pada tahun 1938 Jerman tidak hanya memiliki sebuah angkatan militer yang mengesankan, dilengkapi dengan senjata terbaru, armada udara lebih kuat dari negara lain.
II. ITALIA PASCA PERANG DUNIA I
Italia setelah Perang Dunia I belum puas karena hanya diberi keuntungan sedikit, yaitu Tirol Selatan dan Istria. Mereka belum puas jika “Italia Irredenta” belum dikembalikan semua. Pemerintahan raja Victor Emanuel III yang lemah dan kurang tegas mengakibatkan rakyat menginginkan suatu pemerintahan yang tegas. Hal ini kemudian memunculkan Fasisime di bawah Benito Mussolini. Fasisme merupakan faham yang mengutamakan negara diatas segala-galanya.
Ciri negara Fasisme:[16]
Ø Negara bersifat absolut, dan berarti totaliter. Pemerintah harus dipegang oleh satu orang saja yaitu capo del Geverno atau il Duce.
Ø Ekonomi bersifat terpimpin, yaitu ekonomi dari negara harus dipimpin oleh Negara. Tujuan utama yaitu autarki bagi Italia. Italia harus dimerdekakan dari perbudakan asing. Perusahaan partikelir diperbolehkan tetapi disesuaikan dengan kepentingan negara.
Ø Korporasi. Korporasi adalah gabungan dari orang-orang yang sama pekerjaannya atau kedudukannya. Korporasi memberikan wakil-wakilnya dalam pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Pada hakikatnya, negara Fsis Italia bukan negara korporasi yang sesungguhnya karena korporasi itu tidak mewakili rakyat. Korporasi menjadi alat dari pemerintah fasis untuk mempengaruhi rakyat, kerena wakil-wakil rakyat tidak ada yang berani menentang keinginan il Duce (Mussolini).
1. Italia Di Bawah Mussolini (1922-1944)
a. Benito Mussolini (1883-1945)
Mussolini adalah seorang negarawan Italia. Setelah hidup beberapa lama di Swiss, ia kembali ke Italia dan menjadi editor surat kabar Avanti. Selama PD I, ia menganjurkan Italia ikut perang di pihak sekutu. Pada tahun 1922 Mussolini mengadakan “Mars Ke Roma” dengan 50.000 orang fasis dan memaksa raja Victor Emanuel II menyerahkan pemerintahan Italia kepada Mussolini. Dengan adanya hal ini, dimulailah pemerintahan fasis di Italia. Pada awalnya, Italia bermusuhan dengan Perancis karena Perancis tidak mau melepaskan Corsica, Savoya, Nizza, dan Tunisia, yang dituntut oleh Mussolini sebagai Italia Irredenta. Dengan munculnya Nasional-Sosialisme dari Hitler di Jerman yang kuat, maka Mussolini takut pada Jerman dan mendekati Perancis pada tahun 1934.[17]
b. Perjanjian Lateran (1929)
Pada tahun 1861 muncul Kerajaan Italia yang wilayahnya meliputi seluruh Italia, termasuk daerah Paus (Negara Gereja) hingga Paus kehilangan daerahnya. Paus tidak mengakui Kerajaan Italia, dan masalah ini tidak dapat dipecahkan hingga tahun 1929. Berkat Mussolini, masalah ini dapat diselesaikan melalui Perjanjian Lateran tahun 1929 dengan Paus. Isi perjanjian tersebut yaitu:
Ø Paus berdaulat penuh dalam Negara Vatican yang meliputi Vatican, gereja St. Pieter, dan istana-istana Lateran.
Ø Paus mengakui Kerajaan Italia
Ø Penetapan batas-batas antara kekuasaan agama dan negara di Italia
Ø Rooms-Katholik sebagai agama negara
Ø Paus menerima kerugian atas hilangnya Negara Gereja pada 1861 dan bantuan uang tiap-tiap tahun.[18]
Menurut Mussolini secara historis, Laut Tengah adalah Laut Italia sebagaimana halnya waktu zaman Romawi Kuno dan zaman Abad Pertengahan. Oleh karena itu, Italia harus merebut kembali Laut Tengah. Usaha yang dilakukan Mussolini yaitu:
Ø Memperkuat angkatan lautnya untuk mengimbangi angkatan laut Inggris di Laut Tengah.
Ø Menuntut Pulau Malta dari Inggris
Ø Mengadakan perjanjian dengan Albania untuk mengekang Albania dan menguasai Laut Adriatik
Ø Ikut dalam pemerintahan kota. Tanger sebagai kota internasional (bersama-sama Inggris, Perancis, dan Spanyol) pada tahun 1928.
Ø Membantu Nasionalis (Franco) dalam Perang Saudara Spanyol (1936-1939) untuk mendapat pengaruh di Laut Tengah bagian Barat
Ø Berusaha melalui Libya mendapat pengaruh di antara negara-negara Arab agar dapat menguasai Laut Tengah dari bagian timur.[19]
c. Italia Menduduki Abessynia (1935-1936)
Pada tahun 1896 Italia gagal dalam usahanya untuk merebut Abessynia. Namun ambisi ini tidak terlupakan begitu saja oleh Mussolini, karena:
Ø Mussolini ingin menjunjung Italia menjadi Kerajaan Dunia seperti zaman dulu di bawah kaisar-kaisar Romawi dengan daerah jajahan yang luas.
Ø Mussolini ingin membersihkan nama Italia dari kegagalan tahun 1896
Ø Seluruh Afrika telah dibagi habis antara negara-negara Eropa kecuali Abessynia yang masih merdeka
Ø Abessynia akan digunakan sebagai sumber tentara kolonial Italia untuk mencapai cita-cita Fasisime karena penduduk Italia sendiri dipandang belum cukup jumlahnya.
Ø Imperialisme Modern.
Alasan yang digunakan untuk menguasai Abessynia yaitu:
Ø Abessynia melanggar batas antara Abessynia dengan Somali Italia
Ø Menghapuskan perbudakan yang masih merajalela di Abessynia
Pada tahun 1935 Italia menyerbu Abessynia dan tahun 1936 berhasil menguasai Abessynia. Haile Selassi negus (raja) Abessynia melarikan diri ke Inggris.[20]
d. As Roma-Berlin (1937)
Pada tahun 1937 terjadilah perjanjian antara Mussolini dengan Hitler yang disebut As Roma-Berlin. Sebab diadakannya perjanjian yaitu:
Ø Fasisme dan Nasional-Sosialisme pada azas-azasnya sama
Ø Mereka sama-sama menghadapi dunia demokrasi yang tua dan kaya
Ø Mereka sama-sama membenci komunisme dan khawatir terhadap kemajuan Rusia
Ø Mereka saling membutuhkan.
Isi Perjanjian As Roma-Berlin:
ü Jerman akan membantu Italia dalam usahanya untuk melemahkan Inggris di Laut Tengah dan sebaliknya, Italia membantu Jerman untuk mendapatkan kembali jajahannya dulu di Afrika yang setelah Perang Dunia I diduduki oelh Inggris.
ü Italian Jerman, dan Jepang membentuk Anti-Commintern Pact (Perjanjian Anti-Komunis) untuk mneghadapi Rusia tahun 1937.
ü Italia dan Jerman mengakui pemerintah Franco di Spanyol dan akan meneruskan bantuannya.[21]
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Kekalahan Jerman dalam perang menyebabkan kesengsaraan dalam negeri, industri kacau, dan pengangguran merajalela. Terjadi inflasi dan di tambah dengan pembayaran kerugian perang. Perdagangan hampir berhenti karena kapal-kapal dagang Jerman harus diserahkan kepada Inggris. Pasca Wilhem I lari keluar dari Jerman pada tahun 1918, maka di Jerman di bentuk pemerintahan sementara di bawah Ebert (Sosialis-Demokrat) yang pada tahun 1919 mengadakan rapat dari wakil-wakil rakyat di kota Weimar untuk membentuk UUD. Dengan UUD Weimar ini maka Jerman menjadi Republik dengan presiden pertamanya ialah Ebert (1919-1925) dan kemudian Hindenburg (1925-1934). Tahun 1934 Presiden Hindenburg wafat dan Hitler menggantikan posisinya sebagai Führer (pemimpin). Tentara diperkuat dan politik diktatorial didasarkan atas asas rasisme, superioritas daerah Arya, ekstreminasi bangsa Yahudi dan teori Labensraum. Kediktatoran Nazi memperkuat kekuasaan di Jerman. Pemerintah benar-benar terpusat; hak negara dihilangkan; kabupaten baru dibentuk dan diletakkan di bawah gauleiters Nazi yang tegas.
Italia setelah Perang Dunia I belum puas karena hanya mendapat Tirol Selatan dan Istria. Mereka belum puas jika “Italia Irredenta” belum dikembalikan semua. Pemerintahan raja Victor Emanuel III yang lemah dan kurang tegas mengakibatkan rakyat menginginkan suatu pemerintahan yang tegas. Hal ini kemudian memunculkan Fasisime di bawah Benito Mussolini. Fasisme merupakan faham yang mengutamakan negara diatas segala-galanya. Pada awalnya, Italia bermusuhan dengan Perancis karena Perancis tidak mau melepaskan Corsica, Savoya, Nizza, dan Tunisia, yang dituntut oleh Mussolini sebagai Italia Irredenta.
LAMPIRAN
 Adolf Hitler |  Benito Mussolini |
 Eropa Masa Perkembangan Nazi | |
 | |
DAFTAR PUSTAKA
Bruun, Geoffrey, et el. Encyclopedia. (1972). United States of America: Houghton Mifflin Company.
Hayes, J.H. Calton, dkk. (1949). History of Europe. New York: The Mac Millan Company.
Subantardjo. (1954). Sari Sedjarah Eropah-Amerika, Jilid II. Yogyakarta: Bopkri.
Marwati Djoened Poesponegoro. (1982). Tokoh Dan Peristiwa Dalam Sejarah Eropa 1815-1945. Jakarta: Erlangga.
[1] Subantarjo, Sari Sedjarah Eropah-Amerika Jilid II, Yogyakarta: Bopkri, 1954, hlm. 176.
[2] Ibid, hlm. 177-178.
[3] Calton J.H. Hayes, dkk, History of Europe, New York: The Mac Millan Company, 1949, hlm948-949.
[4] Marwati Djoened Poesponegoro, Tokoh Dan Peristiwa Dalam SEjarah Eropa 1815-1945, Jakarta: Erlangga, 1982, hlm. 115.
[5] Calton J.H. Hayes, dkk, Op Cit., hlm948-949.
[6] Subantarjo, Op Cit., hlm. 179.
[7] Calton J.H. Hayes, Op Cit., hlm. 951.
[8] Subantarjo, Op Cit., hlm. 179
[9] Calton J.H. Hayes, Op Cit., hlm.951.
[10] Subantarjo, Op Cit., hlm 179-180.
[11] Marwati Djoened Poesponegoro, Op Cit., hlm 116.
[12] Calton J.H. Hayes, Op Cit., hlm.951-952.
[13] Subantarjo, Op Cit., hlm 180.
[14] Log Cit.
[15] Bruun, Geoffrey, et el, Encyclopedia, United States of America: Houghton Mifflin Company, 1972, hlm 1009-1010.
[16] Ibid, hlm. 181-182.
[17] Ibid, hlm 182.
[18] Log Cit.
[19] Ibid, hlm. 184.
[20] Ibid, hlm 183.
[21] Ibid, 184-185.
